Tugas Dan Fungsi Komnas Perlindungan Anak Indonesia

Tugas dan Fungsi Komisi Nasional Perlindungan Anak - Lembaga yang kerap kita kenal dengan singkatan KPAI, merupakan sebuah lembaga resmi negara yang memiliki fungsi dalam menjaga, melindungi, memperjuangkan dan menjunjung tinggi hak-hak anak.
KPAI Alamat: Jl. Teuku Umar 10-12, Rt.1 / RW.1, Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat, Jakarta Raya 10350.

Tugas Komnas Perlindungan Anak Indonesia

  1. Menerapkan kebijakan yang ditetapkan oleh KPAI
  2. Membentuk dan memperkuat jaringan kerjasama untuk perlindungan anak-anak
  3. Menggali sumber dana untuk membantu meningkatkan perlindungan anak.

Fungsi Komnas Perlindungan Anak Indonesia

  1. Untuk mengumpulkan data, apakah informasi investigasi tentang pelanggaran hak-hak anak.
  2. Memberikan pendapat dan laporan hukum dan kebijakan dalam memberi pelindungan kepada anak-anak.
  3. Melakukan perlindungan khusus.
Untuk lebih jelasnya kamu juga dapat mengunjungi situs resminya. Terima kasih telah membaca tugas dan fungsi Komisi Nasional Perlindungan Anak, semoga bermanfaat.
Update Tugas Dan Fungsi Komnas Perlindungan Anak Indonesia

Tugas Dan Fungsi Komnas Perlindungan Anak Indonesia 

Dalam rangka meningkatkan efektivitas pengawasan pelaksanaan kepatuhan Hak Anak dengan Undang-Undang maka dibentuk Komisi Perlindungan Anak Indonesia.

Jika perlu, pemerintah daerah dapat membentuk Perlindungan Anak Komisi Regional, atau lembaga sejenis untuk mendukung pelaksanaan monitoring Perlindungan Anak di daerah.

Selanjutnya, dalam Pasal 76 Undang-Undang tentang Perlindungan Anak, menjelaskan tugas utama KPAI yang berbunyi sebagai berikut:
  1. Sebuah lembaga untuk mengawasi pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan Hak Anak:
  2. Memberikan masukan dan saran dalam perumusan kebijakan Perlindungan Anak.
  3. Mengumpulkan data dan informasi tentang Perlindungan Anak.
  4. Menerima dan melakukan peninjauan pengaduan masyarakat mengenai pelanggaran HakAnak.
  5. Menengahi sengketa pelanggaran Hak Anak.
  6. Kerjasama dengan lembaga-lembaga yang didirikan di bidang Perlindungan Anak Masyarakat dan
  7. Memberikan laporan kepada pihak berwenang tentang dugaan pelanggaran UU ini.

Berdasarkan artikel di atas, mandat KPAI adalah untuk mengawal dan mengawasi pelaksanaan perlindungan anak yang dilakukan oleh perlindungan kewajiban para pemangku kepentingan anak-anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 bahwa: "Negara, Pemerintahan, Komunitas, Keluarga, dan orang tua" di semua strata, baik pusat dan daerah, dalam lingkup domestik dan publik, yang meliputi pemenuhan hak-hak dasar dan perlindungan khusus. KPAI bukan lembaga teknis yang mengatur perlindungan anak.

KPAI memandang perlu untuk pembentukan Komisi Daerah Perlindungan Anak Indonesia (KPAID) di provinsi dan kabupaten / kota dalam upaya untuk mengawasi dan mengawasi pelaksanaan perlindungan anak di daerah. KPAI KPAID tidak mewakili dalam hal hirarki struktural, melainkan koordinatif, konsultatif dan fungsional. keberadaan KPAID sejalan dengan era otonomi daerah mana perkembangan perlindungan anak ke dalam tugas dan tanggung jawab pemerintah daerah.

KPAI menghargai daerah yang sudah memiliki undang-undang tentang perlindungan anak yang mengatur secara rinci bentuk layanan perlindungan anak mulai dari perawatan primer, sekunder untuk perguruan tinggi dari penyelenggara, serta pengawas KPAID independen.

Sejarah Komnas Perlindungan Anak Indonesia

Komisi Nasional Perlindungan Anak merupakan sebuah organisasi resmi di Indonesia yang memiliki beberapa tujuan dalam memantau, dan melindungi hak-hak anak, serta mencegah kemungkinan pelanggaran hak-hak anak yang dilakukan oleh individu, atau lembaga. Komnas PAI didirikan pada 26 Oktober 1998 di Jakarta.

Sebagai bentuk perlindungan anak dari segala bentuk kekerasan, penelantaran, kekerasan, diskriminasi dan eksploitasi, sejak tahun 1997, untuk itu dibentuklah Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA), yang secara independen dan menjunjung tinggi prinsip non-diskriminasi , memberikan kepentingan terbaik bagi anak, melindungi kelangsungan hidup dan perkembangan anak-anak serta menghormati pandangan anak-anak.

Kemudian sebagai tindak lanjut, di daerah dibentuk Badan Perlindungan Anak (LPA) melalui Keputusan RI Nomor 81 / HUK / 1997 tanggal 5 Desember 1997 tentang Lembaga Perlindungan Anak (LPA) sebagai salah satu upaya masyarakat untuk melaksanakan beberapa tugas dan peran dari pemerintah untuk berpartisipasi melaksanakan pemenuhan hak-hak anak untuk melindungi anak-anak, seperti yang dijelaskan dalam sejarah lahirnya Komisi Nasional perlindungan anak (Komnas PA) dan Lembaga perlindungan anak, diantaranya:

Ratifikasi Konvensi Hak Anak melalui Keputusan Presiden Nomor 36 tahun 1990, yang menyimpulkan bahwa perlindungan anak-anak adalah tanggung jawab pemerintah dan masyarakat. Pertemuan persiapan konsinyasi Badan Perlindungan Anak pada 14/16 September 1996.

Pertemuan dengan 6 segmen: Menyepakati perlunya untuk membentuk nama perlindungan anak melalui Badan Perlindungan Anak sesuai dengan visi dan misi segmen yang mewakili mereka.
Pelaksanaan Seminar Perlindungan Anak dan Lokakarya pada tanggal 14 April 1997 dan 14 Juli 1997 yang mengakibatkan lahirnya Gerakan Nasional untuk Perlindungan Anak (GNPA), serta logo Perlindungan Anak.

Launching Gerakan Nasional untuk Perlindungan Anak oleh Presiden pada Acara Hari Peak National Anak 23 Juli 1997, yang diikuti dengan Keputusan Depsos RI Nomor 63 / HUK / 1997 tentang penggunaan Perlindungan Anak yang mengakibatkan peluncuran Gerakan nasional Perlindungan anak (GNPA), oleh Presiden: pelaksanaan rencana kerja pembentukan LPA sebagai ajang upaya nasional untuk melindungi anak-anak, membutuhkan dukungan dari semua pihak melalui penyediaan sumber daya sebagai bagian prioritas rencana nasional.

SK Mensos Nomor 81 / HUK / 1997 Perlindungan Anak Lembaga (LPA) Pusat sebagai tindak lanjut dari deklarasi GNPA adalah upaya untuk membangun jalan untuk LPA dengan difasilitasi oleh Depsos dan UNICEF pada tanggal 5 Desember 2007.

SK Mensos No. 9 / HUK / 1998 tentang Konservasi Stewardship Tim Asistensi LPA dan LPA Pusat yang akan membantu seluruh aktivitas dari LPA pada 24 Februari 1998 Lokakarya ini dihadiri oleh Menteri Perlindungan Sosial Anak, 6 Segmen dan Elemen Daerah pada 24 s / d 25 April 1998.
Pertemuan antara LPA LPA Pusat dan Tim Asistensi (berkaitan dengan independensi LPA) pada 11 s / d 13 Juni 1998.

Pada tanggal 16 s / d 17 September 1998 diadakan pertemuan kajian Statuta LPA, difasilitasi oleh Depsos dan UNICEF, yang dihadiri oleh enam segmen dan unsur-unsur daerah dan menghasilkan Statuta LPA bahwa kemerdekaan dengan membentuk / Komisi Nasional Komite Perlindungan Anak yang dipilih oleh Forum Nasional Perlindungan anak.

Pada 26/27 Oktober 1998 diadakan pertemuan Forum Nasional pertama tentang Perlindungan Anak, untuk memilih KOMNAS PA difasilitasi oleh Depsos dan UNICEF menghadiri oleh 6 segmen (150 stakeholders) dan menghasilkan 11 orang Terpilih pejabat dari Komisi Nasional Perlindungan Anak Dengan Ketua (DR. Seto Mulyadi) Dgn manajemen mendmisionerkan pertama LPA, juga meresmikan Statuta LPA dan LPA membahas Program Kerja.

Pada 23/25 Oktober 1998 dilaksanakan pertemuan Forum II Perlindungan Nasional Anak, Untuk memilih KOMNAS PA difasilitasi oleh Depsos dan UNICEF dan dihadiri oleh 155 pemangku kepentingan yang terdiri dari 12 segmen (termasuk elemen anak) dan unsur-unsur pengamat yang menghasilkan Terpilih 11 orang naik Komisi Nasional Perlindungan Anak dengan Ketua (DR. Seto Mulyadi) dengan pertama KOMNAS PA manajemen periode Sebelumnya serta amandemen Komnas PA dan Perencanaan Strategis difasilitasi oleh UNICEF dan dihadiri oleh 40 pemangku kepentingan & LSM.

Upaya berikutnya yang terus dikembangkan oleh Pemerintah dalam hal ini Kementerian Sosial untuk memberikan dukungan dan perhatian dalam rangka meningkatkan kapasitas LPA adalah dengan menerapkan Kapasitas Petugas / Pekerja Sosial LPA dari daerah, mengingat kehadiran LPA di daerah sebagai lembaga independen yang mempromosikan kepentingan anak, melakukan upaya perlindungan anak, dan advokasi hak-hak anak Indonesia yang terdiri dari perwakilan dari sumber daya manusia latar belakang pendidikan dan pengalaman bervariasi.

Dengan meningkatnya kompleksitas masalah anak-anak di Indonesia dan jumlah ini meningkat dari waktu ke waktu, kehadiran LPA menjadi lebih strategis dan harus didukung oleh semua pihak. Setiap LPA dituntut untuk dapat berkoordinasi dan bekerjasama dalam penanganan kasus anak-anak yang membutuhkan perlindungan khusus.

Selain itu, penguatan otonomi daerah saat ini, juga membawa perubahan untuk kehadiran LPA di daerah. Kebanyakan daerah, menempatkan petugas baru pada LPA dan lebih dari 30% dari lembaga lain / lembaga belum memiliki pengalaman yang cukup dalam menangani kasus anak-anak yang membutuhkan perlindungan khusus. Akibatnya, banyak kasus pelanggaran hak-hak anak-anak yang sering memiliki tertunda dan tidak lengkap. 

Hal ini ditambah dengan kesulitan yang dialami oleh LPA dalam pengelolaan organisasi sehingga berpengaruh pada upaya perlindungan anak yang mereka lakukan.

Sehubungan dengan permasalahan di atas, dari kegiatan Kapasitas Pekerja Sosial / LPA Petugas yang dilakukan selama 4 (empat) hari dari tanggal 9 s / d 12 Juni 2009 diperoleh rujukan untuk tindak lanjut baik oleh Departemen sosial, Komnas PA, dan LPA adalah:

Penguatan statuta kelembagaan Badan Perlindungan Anak baik di daerah mapun tingkat pusat, dengan ulasan dan memberikan rekomendasi kepada Menteri Sosial Nomor 81 / HUK / 1997.


Add Your Comments

Disqus Comments